Para Penjual Toko Online Mengeluh Mengenai Rencana Pajak E-Commerce

JAKARTA – Penjual produk di warung online atau marketplace mengeluhkan agenda pemerintah untuk mengenakan pajak e-commerce. Pasalnya, tak segala pelapak yakni penjual dengan omzet besar, sehingga dikhawatirkan muatan pajak hal yang demikian akan memberatkan mereka.

\\\”Ada yang mempersembahkan ke kami, pak nanti pajaknya bagaimana, kita kan masih pelapak masih kecil, baru coba jualan. Omzetnya baru sejuta,\\\” terang Co Founder sekalian CFO Bukalapak Muhammad Fajrin Rasyid di Kantor Sentra JNE, Jakarta, Kamis (21/2/2018).

BERITA TERKAIT +

Fajrin melanjutkan, ia mencoba memberikan pemahaman terhadap para pelapak bahwa peraturan pungutan pajak e-commerce ini masih digodog serta belum sah. Sebaliknya, ia ingin pemerintah juga dapat memperdengarkan usul dari pelapak hal yang demikian sebelum walhasil memastikan peraturan pungutan pajak e-commerce.

\\\”Kami juga mengusulkan ke pemerintah mengkin peraturan itu dapat diuji coba dahulu,\\\” kata ia.

Baca Juga: Cara Daftar Matahari Mall Seller

Sekedar info, pemerintah ketika ini tengah menganalisa biaya Pajak Penghasilan (PPh) final untuk pelaku e-commerce. Besaran PPh direncanakan sebesar 1%. Melainkan, belum lama ini Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, mengusulkan besaran PPh final diwariskan menjadi 0,5%.

Potensi e-commerce yang bersifat individual di sosial media sendiri, diklaim sungguh-sungguh besar. Ketika ini seusai dengan data pendapatan jasa pengiriman JNE, di mana pengiriman ritel mempunyai porsi sebesar 80%.

Dari 80% hal yang demikian, 50% sampai 60% tergabung dalam market place. Sementara 30% sisanya, konsumen menjalankan pembelian lewat e-commerce yang bersifat individual.

Marketplace, ialah sebuah lokasi jual beli produk di mana penjual dan juga konsumen bersua di suatu daerah. Hukum ini sebagian sebagian nama marketplace online yang ada di Indonesia antaralain, Bukalapak, Tokopedia, Lazada, dan Elevania.

Baca juga: Kadin Sindir E-Commerce yang Lebih Banyak Jual Produk Asing

Pemerintah lewat Kemenkeu ketika ini tengah menganalisa peraturan baku untuk mengontrol perpajakan jualan online. Undang-undang ini akan tertuang dalam naskah Rancangan Tidak Menteri Keuangan seputar tata sistem perpajakan pelaku usaha perdagangan berbasis elektronik (RPMK Pajak E-Commerce).

Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan ketika ini pajak e-commerce sedang dalam tahap pembahasan. Termasuk ada sebagian kemungkinan diturunkannya Pajak Penghasilan (PPh) menjadi 0,5%. cuma itu, pengenaan batasan atau treshold untuk UKM yang dikenakan pajak akan diwariskan.

Share:

You might also like